Proses Uji Materi Pasal Perkawinan Mandek

Proses uji materi terhadap UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan sejumlah lembaga yang menyebut diri sebagai Koalisi 18+ ke Mahkamah Konstitusi jalan di tempat. Maidina Rahmawati, peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform—salah satu anggota Koalisi—menuding Mahkamah Konstitusi tak serius menangani permohonan tersebut. “Kami belum mendapat perkembangan kejelasan proses pengujian aturan tersebut,” kata dia kepada Tempo, kemarin.

Maidina mengatakan pihaknya pada 2014 telah mengajukan uji materi Pasal 7 ayat 1 UndangUndang Perkawinan di Mahkamah Konstitusi. Namun saat itu permohonan ditolak lantaran kebijakan yang mengatur perkawinan tersebut menjadi kewenangan pemerintah. Pada Mei 2017, Koalisi kembali mengajukan permohonan serupa. Tapi hingga saat ini permohonan gugatan tersebut menggantung. Pada 3 September lalu, Koalisi berkirim surat ke MK untuk meminta kejelasan, tapi juga tak mendapat respons. Pasal 7 ayat 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki mencapai usia 19 tahun dan perempuan minimal berusia 16 tahun. Baca disini Autotrade Gold

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *